Masalah Pemerataan yang Menjadi Pekerjaan Rumah Untuk Pemerintah Baru

Jika kita berbicara soal politik, maka ada dua hal yang sering terdengar oleh masyarakat,  yaitu korupsi dan juga pemerataan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijaksanaan yang dipilih atau dibuat oleh pemerintah, serta aturan-aturan yang ada.

Harus kita sadari, bahwa mengatur sebuah negara dengan penduduk yang cukup banyak tidak akan mudah. Apalagi di indonesia sendiri masuk adalah salah satu Negara, dengan kepulauan terbesar di dunia.

Dengan pemerintah yang ada, dan terpusat di satu kota pemerintahan maka semua informasi harus bisa berjalan serentak dan juga sama. Hal ini memang menjadi kendala, terutama saat teknologi belum terlalu canggih seperti dulu.

Pemerataan dalam Indonesia

Jika kita membahas mengenai pemerataan penduduk saja, hal ini merupakan pekerjaan rumah untuk pemerintah baru di tahun 2019 ini. Pemerataan merupakan salah satu masalah yang tidak pernah selesai. Apalagi masalah yang mendera Indonesia bukan hanya mengenai satu atau dua bidang saja.

Menurut ketua tim ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, menyatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah khususnya di bidang ekonomi.

Walaupun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ini dan menyentuh besar faktanya tidak seperti itu. Sehingga situasi bisnis masih terbilang susah, dan harga sejumlah komoditi masih cukup mahal.

Hal ini juga berdampak pada kondisi petani yang ada di Indonesia karena memerlukan mengenai hasil panen mereka serta mahalnya modal yang harus mereka keluarkan.

Pentingnya Pemerataan oleh Pemerintah Baru di Indonesia

Tentu pekerjaan rumah ini memang tidak mudah, mengingat pemerintah tidak boleh merasa puas atau juga senang atas apa yang telah diraih. Karena masih memiliki tugas prioritas, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pemerataan.

Ada sejumlah poin yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat tersebut, diantaranya adalah penyediaan lapangan kerja bagi rakyat kecil, adanya pemerataan ekonomi di daerah-daerah terpencil, dan juga harus diprioritaskan.

Banyak juga UMKM ataupun usaha kecil menengah yang berasal dari daerah-daerah terpencil, yang seringkali berpotensi untuk memiliki harga jual dan juga karya yang khas, yang bisa diekspor ke luar negeri namun terkendala oleh jauhnya jangkauan pemerintah serta.

Jika sudah begitu, kita patut bangga karena adanya pembangunan infrastruktur pada beberapa tahun belakangan ini memang mengalami peningkatan. Namun sayangnya peningkatan infrastruktur ini ternyata tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Walaupun memiliki dampak baik dari sisi keterjangkauan. Infrastruktur nyatanya tidak memberikan Efek signifikan terhadap daya beli masyarakat terutama ekonomi yang terjadi di daerah terpencil.

Hal ini menjadikan pemerataan khususnya di bidang ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pekerjaan rumah untuk pemerintah baru yang wajib diselesaikan, dan harus diprioritaskan.

Tidak kalah penting kemudahan perizinan untuk pengusaha yang masih terfokus di pusat, menjadikan banyak usaha menengah kecil belum bisa mencapai kemajuan yang sangat baik terutama mengalami kesuksesan usaha yang berada di kota besar.

Solusi Pemerataan

Teknologi sekarang sudah semakin canggih, tentu pemerintah akan lebih mudah mengetahui kondisi beberapa daerah terpencil di Indonesia tanpa harus khawatir akan harus pergi ke tempat tersebut dan mengeluarkan biaya transprotasi dengan sangat banyak.

Cukup menggunakan ponsel canggih atau computer yang terhubung ke internet. Anda sudah melihat bagaimana kondisi Indonesia yang mengalami ketidakmerataan, terutama di dareah terpencil.